SEKILAS INFO

      » Pembukaan KKM Tematik UNDAR Desa Kebonagung 2018       » Pelatihan Pengolahan Manajemen dan Aspek Hukum UMKM 2018       » Kegiatan Bersih Lingkungan Dusun Tosari 2018       » Pemberantasan Sarang Nyamuk 2018       » Pelatihan Mencetak Sablon Karang Taruna Desa Kebonagung 2018       » Peringatan “5th Anniversary Atik Minarni”       » Penutupan Kegiatan KKM Tematik UNDAR Desa Kebonagung 2018       » Penangan Rumah Roboh Dusun Keduk 2018       »       »
Monday, 8 June 2015 - 12:45:00 pm

Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015

Diposting oleh :
Kategori: Berita - Dibaca:

184

kali

pelatihan-pbdt-2015-1Pemuthakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 kini siap dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di Desa Kebonagung. Program yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut merupakan pegangan dalam upaya mengatasi berbagai macam masalah terutama kemiskinan. PBDT sangat penting karena digunakan sebagai pegangan mengatasi berbagai macam masalah terutama kemiskinan. Prosesnya melibatkan perangkat desa yang kemudian diangkat dan diseleksi oleh BPS dan selanjutnya ditetapkan menjadi satu data yang menjadi rujukan para stakeholder pembangunan daerah maupun swasta.

pelatihan-pbdt-2015-2Saat ini tenaga yang terlibat dalam proses PBDT 2015 Desa Kebonagung sedang mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Nganjuk. Pelatihan berlangsung 2 (dua) hari mulai hari Minggu (07/06) kemarin dan hari ini. Tiga tenaga PBDT 2015 tersebut adalah Anton (Jogoboyo), Suyitno (Kamituwo IV/Suwaru) dan Moh. Yusuf (Staf Pemdes Kebonagung). PBDT dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikhususkan pada tingkat kemiskinan. Dulu terdapat perbedaan antara data kabupaten, provinsi dan pusat, namun dengan program ini dipastikan perbedaan tersebut berkurang atau bahkan tidak ada.

Terkait peran pemerintah dalam PBDT 2015 sudah diatur sesuai UU No 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berbunyi, pemerintah provinsi bertugas melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Kabupaten/Kota.

BDT memiliki dua tahapan kritis untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan agar progam menjangkau masyarakat miskin. Tahapan tersebut adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) yaitu pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan yang difasilitasi oleh pemdamping independen untuk mendata rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT. Sedang tahapan kedua adalah Pemutakhiran Informasi Rumah Tangga yang dilakukan oleh petugas lokal.

wpid-wp-1433743539227.jpeg

Share This :

2 komentar:
  1. Tosari barat says:

    Semakin akurat datanya semakin mudah menata perekonimian masyarakat kbonagung mudah”an RT RW all out keterlibatannya

  2. semoga data lebih valid serta transparan.

Isi Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »